 |
| Bupati Soppeng Suwardi Haseng pakai (batik) sedang berjabat tangan dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. (Foto: Ist). |
Makassar, Bugissulsel.id – Bupati Soppeng Suwardi Haseng menghadiri kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4) kemarin.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurutnya, data penerima bansos ditetpkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemerintah daerah dan pendamping PKH berperan dalam pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DTSEN bersifat dinamis dan harus terus diperbarui, termasuk perubahan domisili, kondisi ekonomi, hingga data warga yang meninggal dunia.
“Akurasi data menjadi kunci agar bansos tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas pelaksanaan program bantuan sosial yang dinilai semakin tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen atau sekitar 17.000 jiwa pada 2025.
“Ini merupakan capaian signifikan yang tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Kakak dari Bupati Bone ini menekankan petingnya pemutakhiran data melalui DTSEN agar program bantuan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur , yakni jalur formal melalui RT/RW, desa atau kelurahan hingga dinas sosial, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, layanan Command Center 021-171, dan WhatsApp 08877-171-171.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembaruan data, baik dengan mengusulkan maupun menyanggah data penerima bantuan.
“Seluruh usulan akan diverifikasi oleh BPS dan diperbarui setiap tiga bulan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung penuh program Kementerian Sosial.
Komitmen tersebut meliputi dukungan tehadap pengentasan kemiskinan, pelaksanaan PKH, serta program Sekolah Rakyat.
Suwardi menegaskan, Pemkab Soppeng juga siap memperkuat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pilar sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Suwardi Haseng.
Editor: A.Cakra |
