 |
| Bupati Soppeng saat pimpin pertemuan koordinasi dukungan serap gabah petani panen musim tanam. (Foto: Ist). |
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Soppeng Suwardi Haseng, sebagai upaya menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program Serap Gabah Petani (SERGAP) yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Suwardi mengatakan, pertemuan tersebut dilaksanakan menjelang masa panen yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait.
“Pertemuan ini kita laksanakan karena menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak petani yang memasuki masa panen. Oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pihak, karena situasi panen saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Ada beberapa perubahan yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bulog dan Dinas Pertanian,” ujarnya.
Dia menjelaskan, program Serap Gabah Petani merupakan program nasional yang bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Program Serap Gabah Petani merupakan program nasional yang bertujuan melindungi harga gabah petani saat panen. Karena itu kita harus memastikan harga gabah di tingkat petani tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram,” katanya.
Menurut dia, program tersebut juga bertujuan memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kita harus memastikan tidak ada potongan harga yang merugikan petani dan timbangan gabah harus sesuai. Ini adalah bentuk perlindungan kita kepada petani. Karena itu diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Babinsa, Bulog, Dinas Pertanian, penyuluh, dan seluruh mitra,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian yang menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani di lapangan.
Menurutnya, peningkatan tunjangan kinerja (Tukin) diharapkan diiringi dengan peningkatan kinerja dalam memberikan pendampingan kepada petani.
Lebih lanjut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program SERGAP melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, TNI melalui Babinsa, penyuluh pertanian, kelompok tani, penggilingan padi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan data dan informasi produksi secara akurat mulai dari data luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen hingga estimasi produksi gabah.
Selain itu, Suwardi juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program SERGAP, di antaranya potensi turunnya harga gabah saat panen raya di bawah HPP, petani yang memilih menjual ke tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.
Sebagai penutup, ia menegaskan sejumlah arahan strategis pemerintah daerah, antara lain memastikan seluruh gabah petani Soppeng terserap sesuai HPP, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time serta mendorong kelompok tani menjual gabah langsung ke Bulog.
Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng Lettu Inf. Rusdi menyampaikan bahwa, TNI siap membantu pemerintah daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan dalam undang-undang, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
“Pada prinsipnya TNI akan membantu pemerintah daerah di berbagai bidang sesuai dengan tugas dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Walaupun ada masyarakat yang bertanya mengapa tentara turut terlibat dalam urusan ketahanan pangan, hal tersebut karena sektor pangan merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan TNI dalam ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya menjaga sistem distribusi agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
“Ketahanan pangan harus dilindungi dan dibantu oleh TNI. Sama halnya dengan pengamanan bandara dan pelabuhan sebagai sarana distribusi, semuanya bertujuan agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu mari kita bersinergi membangun negara kita,” katanya.
Lettu Inf. Rusdi juga mengingatkan para mitra agar tidak melakukan kecurangan dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani.
Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng Abd. Halim Sarro mengatakan, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan sesi diskusi guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Serap Gabah Petani.
“Nantinya kita akan lebih banyak berdiskusi terkait berbagai kendala dalam serap gabah petani, sehingga melalui pertemuan ini kita dapat mencari solusi bersama dan tidak ada lagi saling melempar tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bulog akan memperketat proses administrasi dalam penyerapan gabah, salah satunya dengan memastikan adanya verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan (PPL).
“Jika mitra tidak memiliki tanda tangan dari PPL, maka Bulog tidak akan memproses pembayaran gabah tersebut. Pengawasan ini penting agar gabah yang diserap memang sudah memenuhi standar dan tidak dipanen sebelum waktunya,” katanya.
Editor: A.Cakra |
