 |
| Anggota DPRD Soppeng Fraksi Golkar Hadi Wijaya Ismail saat terima tuntutan massa aksi. (Foto: Ist). |
Soppeng, Bugissulsel.id – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Soppeng di Tugu Cakelle, Jalan Pemuda, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Selasa (7/7), berakhir dengan penerimaan aspirasi kepada DPRD Soppeng.
Aspirasi massa aksi diterima langsung anggota DPRD Soppeng Fraksi Golkar, Hadi Wijaya Ismail, yang hadir mewakili pemerintah daerah untuk mendengarkan tuntutan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Soppeng, Muhammad Arifin Syam , membacakan pernyataan sikap bertajuk "Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat: Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Soppeng, Soppeng Tidak Setara".
Di hadapan peserta aksi dan aparat keamanan, Arifin menyampaikan sejulah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Soppeng kemudian menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Soppeng.
Tuntutan pertama berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu.
Mahasiswa meminta program beasiswa daerah tidak hanya menyasar jenjang SD dan SMP, tetapi juga mencakup SMA sederajat hingga perguruan tinggi.
Menurut mereka, bantuan pendidikan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng.
"Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD segera membentuk Perda Beasiswa Pendidikan yang mencakup seluruh jenjang pendidikan," ujar Arifin saat membacakan tuntutan.
Tuntutan kedua menyangkut kondisi Asrama Mahasiswa Soppeng di Makassar yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mahasiswa mendesak Bupati dan Wakil Bupati Soppeng turun langsung melihat kondisi asrama dan mendengar keluhan mahasiswa yang menempati fasilitas tersebut.
Tak hanya itu, mereka juga meminta adanya kepastian rehabilitasi dan penglolaan aset daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa asal Soppeng yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Pada tuntutan ketiga, massa aksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP).
Mahasiswa menilai pemerintah perlu membuka data capaian program, realisasi anggaran serta penerima manfaat secara transparan kepada publik.
Selanjutnya, pada poin keempat, Aliansi Mahasiswa Soppeng menyatakan penolakan terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam urusan teknis pemerintahan daerah.
Mereka meminta kedua institusi tersebut tetap menjalankan fungsi utama di bidang pertahanan dan keamanan sesuai tugas pokoknya.
Sementara pada tuntutan kelima, mahasiswa mempertanyakan klaim peningkatan ekonomi daerah yang selama ini disampaikan pemerintah.
Menurut mereka, kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi , seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli dan persoalan pengangguran.
Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah mempublikasikan data ekonomi secara terbuka dan menggelar audiensi bersama masyarakat untuk membahas kondisi ekonomi Kabupaten Soppeng.
Selain lima tuntutan tersebut, mahasiswa juga mendesak DPRD Soppeng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati Soppeng bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Aliansi Mahasiswa Soppeng memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pemerintah daerah untuk merespons tuntutan tersebut.
Mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan skala yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Hadi Wijaya mengatakan, seluruh tuntutan yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Hadi juga berjanji akan mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan massa aksi.
"Kami menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan dan kami akan mengupayakan pelaksanaan RDP untuk membahas tuntutan yang diajukan," ujar Hadi dihadapan massa aksi.
Penulis: A.Cakra |
