 |
| Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE saat beberkan capaiannya selama satu tahun memimpin. (Foto: Ist). |
Soppeng, Bugissulsel.id – Tepat satu tahun memimpin Kabupaten Soppeng, Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle menggelar kegiatan “Refleksi Satu Tahun Pemerintahan”, Minggu (22/2).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ribuan masyarakat itu berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng.
Dalam tayangan video refleksi yang diputar di hadapan tamu undangan, dipaparkan sejmlah capaian, program prioritas, hingga tantangan yang dihadapi pemerintah daerah selama setahun terakhir dalam mewujudkan visi “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”
Suwardi Haseng menyebut, refleksi tersebut sebagai momentum evaluasi terbuka atas janji politik dan realisasi program kerja.
“Refleksi ini bukan sekadar seremoni, tetapi panggung kejujuran untuk melihat apa yang telah kami kerjakan dan tantangan apa yang masih dihadapi,” katanya di hadapan para tamu undangan.
Tantangan Anggaran
Suwardi mengungkapkan, pada awal masa pemerintahan, Pemkab Soppeng meghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
APBD Soppeng berkurang sekitar Rp70,6 miliar pada 2025 dan kembali menyusut Rp188 miliar pada 2026.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan melalui langkah efisiensi dan inovasi tanpa membebani masyarakat.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Soppeng hingga September 2025 tercatat 4,73 persen.
Sementara, indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,63 persen, angka kemiskinan berada di kisaran 6,65 persen, serta inflasi per November 2025 sebesar 2,42 persen.
Fokus Pendidikan dan Sekolah Rakyat
Di sektor pendidikan, Pemkab Soppeng mengalokasikan 33,4 persen APBD 2025. Program yang direalisasikan antara lain pembagian 5.400 set seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru SD dan SMP, pengadaan 65 unit smart board, rehabilitasi 20 sekolah melalui APBD, serta revitalisasi 23 sekolah melalui APBN.
Soppeng juga ditetapkan sebagai salah satu dari 100 titik tahap pertama program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial RI dengan nama Sekolah Rakyat 64 Soppeng.
Sekolah berkonsep boarding school itu dibangun di Lingkungan Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, di atas lahan 7,1 hektare dengan anggaran Rp243 miliar untuk 2026.
Pada 29 November 2025, Pemkab Soppeng menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha atas komitmen dalam memajukan pendidikan.
Pembenahan RSUD dan Layanan Kesehatan
Di bidang kesehatan, peningkatan layanan difokuskan pada RSUD Latemmamala.
Pembenahan meliputi penyediaan obat, optimalisasi antrean JKN Online, implementasi SIM-RS, serta peningkatan fasilitas rawat inap sesuai standar KRIS.
Defisit anggaran BLUD RSUD berhasil ditekan dari Rp18,8 miliar pada akhir 2024 menjadi Rp3,7 miliar di akhir 2025.
Selain itu, penguatan puskesmas, pembangunan Unit Transfusi Darah, serta alokasi Rp28,2 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off turut memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.
Pertanian dan Infrastruktur
Sektor pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi daerah dengan total anggaran prasarana dan sarana pertanian 2025 sebesar Rp57,17 miliar.
Produksi padi meningkat 9,93 persen dan jagung naik 32,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Serapan gabah petani bahkan mencapai 117 persen dari target.
Tak hanya itu, Soppeng juga meraih penghargaan dari Bank BRI atas implementasi Kartu Tani terbaik kedua di Sulawesi Selatan.
Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah merealisasikan peningkatan dan preservasi enam ruas jalan sepanjang 3,7 kilometer, penggantian dua jembatan, serta peningkatan dua ruas jalan melalui Inpres dengan dukungan APBN sekitar Rp50 miliar.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Soppeng mencatat skor 80,48 pada Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Zona Hijau/Terjaga di Sulawesi Selatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2025 juga meningkat menjadi 88,53.
Menutup penyampaiannya, Suwardi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan daerah meski tantangan fiskal pada 2026 diperkirakan masih berlanjut.
Editor: A.Cakra |
