 |
| Pemerintah Kabupaten Soppeng saat membahas optimalisasi lahan non rawa melalui program Oplah. (Foto: Ist). |
Soppeng, Bugissulsel.id – Pemerintah Kabupaten Soppeng, membahas optimalisasi lahan non rawa melalui program Optimasi Lahan (Oplah) yang didukung anggaran pemerintah pusat sebesar Rp67 miliar, serta rencana pelaksanaan program listrik masuk sawah.
Pembahasan itu dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di ruang pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (26/3).
Bupati Soppeng Suwardi Haseng mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kespakatan strategis bersama Kementerian Pertanian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kami tidak ingin ini hanya menjadi wacana. Listrik masuk sawah adalah solusi untuk mengatasi kekurangan air saat musim tanam, dan tahun ini kami upayakan untuk direalisasikan,” kata Suwardi.
Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan mendsar yang dihadapi petani, khususnya keterbatasan air dan energi di area persawahan, terutama pada lahan non rawa.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk mendukung program Oplah di Kabupaten Soppeng.
Ketua Tim Penyusun Survey, Investigation, and Design (SID) LPPM Universitas Hasanuddin Andang Suryana Soma mengatakan, penentuan lokasi dan kelompok penerima manfaat akan megacu pada data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang dihimpun oleh penyuluh pertanian.
“Pendekatan teknis yang digunakan berbasis data, sehingga pelaksanaan program diharapkan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Manajer PLN Cabang Soppeng Ria Fitriani Rachman menyatakan kesiapan PLN untuk mendukung pembangunan jaringan listrik yang dibutuhkan dalam program tersebut.
“Listrik masuk sawah tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga mendukung pompanisasi dan sistem irigasi modern agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam,” ujarnya.
Menurut dia, dukungan kelistrikan di area pertanian diharapkan dapat mendorong produktivitas pertanian dan memperkuat upaya swasembada pangan.
FGD tersebut dihadiri tim LPPM Universitas Hasanuddin, pihak PLN, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta koordinator penyuluh pertanian dari delapan kecamatan di Kabupaten Soppeng.
Para peserta forum menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan PLN menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya di lahan non rawa.
Koordinator penyuluh pertanian dari Kecamatan Lilirilau dalam forum itu menyampaikan bahwa petani selama ini masih menghadapi kendala akses air.
Karena itu, keberadaan jaringan listrik di kawasan persawahan dinilai dapat mendukung sistem irigasi secara lebih optimal.
FGD tersebut juga membahas kesiapan pelaksanaan SID sebagai bagian dari tahapan awal implementasi program.
Editor: A.Cakra |
