![]() |
| Anggota DPRD Soppeng Fraksi PDI Perjuangan Ardi Doma dan Kantor PDAM Soppeng. (Foto: BSS/A.Cakra). |
Ardi Doma mengatakan, gangguan distribusi air tersebut telah berdmpak pada sejumlah wilayah, di antaranya Tonronge, Kampung Baru Takalala, sekitar Polsek, hingga Mario Indah.
“Sudah kurang lebih dua minggu masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Ini tentu sangat mengganggu aktivitas warga karena air bersih merupakan kebutuhan dasar,” ujarnya, Kamis (9/4).
Ia menilai, gangguan layanan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis biasa , mengingat kejadian serupa disebut kerap berulang.
“Kalau bukan pompa yang rusak, pipa yang bocor. Artinya, ada persoalan yang harus dibenahi secara serius dalam sistem pelayanan,” katanya.
Menurut dia, PDAM sebagai penyedia layanan air minum daerah seharusnya memiliki langkah antisipasi dan respons cepat terhadap kerusakan fasilitas vital, termasuk pompa air.
Ia menyebut, lamanya gangguan distribusi hingga mencapai dua minggu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan teknis dan manajemen pelayanan.
“Dua minggu tanpa distribusi air adalah waktu yang terlalu lama. Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat lemahnya kesiapan teknis,” ujarnya.
Ardi Doma mendesak PDAM Kabupaten Soppeng untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari memperbaiki atau mengganti pompa air yang rusak di Asanae, hingga menyiapkan solusi darurat bagi warga terdampak.
Politisi partai berlambang Banteng Hitam itu juga meminta agar PDAM menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah-wilayah yang terdampak selama proses perbaikan berlangsung.
Selain itu, ia meminta adanya penjelasan terbka kepada publik mengenai penyebab kerusakan serta langkah penanganan yang sedang dilakukan.
“PDAM juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” katanya.
Ardi Doma menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui pelayanan publik yang maksimal.
Dia menambahkan, apabila dalam waktu dekat belum ada langkah konkret dari pihak PDAM , maka persoalan tersebut dinilai layak untuk dibawa ke forum resmi DPRD Kabupaten Soppeng melalui komisi terkait.
“Kalau belum ada langkah nyata, tentu ini perlu menjadi perhatian serius dan dibahas melalui forum resmi DPRD,” ujarnya.
Penulis: A.Cakra |


