 |
| Anggota DPRD Soppeng Fraksi PDI Perjuangan Ardi Doma dan ilustrasi gas LPG 3 Kg langka. (Foto: BSS/A.Cakra). |
Soppeng, Bugissulsel.id – Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kabupaten Soppeng mendapat sorotan dari anggota DPRD Soppeng, Ardi Doma.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng segera turun tangan mengatasi keluhan masyarakat.
Menurut Ardi, inspeksi mendadak (sidak) tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pengecer.
Pemerintah daerah juga diminta melakukan pengawasan langsung ke agen dan pangkalan LPG 3 kilogram.
"Kelangkaan LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Soppeng harus segera ditangani secara serius. Sidak ke tingkat pengecer saja tidak cukup," kata Ardi Doma, Rabu(15/7).
Ia menilai, pengawasan terhadap agen dan pangkalan penting dilkukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan.
Selain itu, langkah tersebut juga untuk mengantisipasi adanya penjualan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, penyimpangan distribusi maupun praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, saya meminta Bupati bersama instansi terkait melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh mata rantai distribusi LPG 3 kg," ujarnya.
Ardi mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait tingginya harga LPG 3 kilogram di sejumlah tempat.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya , harga gas melon tersebut disebut sudah menembus Rp60 ribu per tabung.
Padahal, LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
"Masyarakat berhak memperoleh LPG 3 kg dengan mudah, tepat sasaran, dan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi yang kami dapat harga gas elpiji tembus di angka Rp60 ribu," ungkapnya.
Karena itu, Ardi meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap stok, administrasi penyaluran, hingga kepatuhan agen dan pangkalan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi LPG subsidi, maka pemerintah harus bertindak tegas sesuai aturan.
Di sisi lain, apabila pasokan dari tingkat distributor memang tidak mencukupi kebutuhan daerah, Pemkab Soppeng diminta segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menambah kuota LPG 3 kilogram.
"Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelangkaan maupun permainan distribusi. Negara harus hadir untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat," tegas Ardi.
Penulis: A.Cakra |
