 |
| Papan proyek Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh PT Waskita-FYP KSO. (Foto: Ist). |
Soppeng, Bugissulsel.id – Dugaan keterlambatan pembayaran sewa alat berat (Excavator) pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 1 di Kabupaten Soppeng menjadi sorotan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita-FYP KSO tersebut diketahui memiliki nilai kontrak sebesar Rp243.400.745.638 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025-2026, sebagaimana tercantum pada papan informasi proyek di lokasi.
Namun, sejumlah penyedia alat berat lokal mengaku hingga kini belum menerima pembayaran sewa alat yang telah digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut selama hampir tiga bulan.
Salah satu pemilik alat berat berinisial AM mengatakan, berdasarkan kesepakatan awal dengan koordinator pelaksana lapangan bernama Edwin, pembayaran seharusnya dilakukan setiap alat mencapai 200 jam kerja.
“Perjanjian awalnya setiap 200 jam kerja dilakukan pembayaran. Saat alat masuk 100 jam pertama kami sudah membuat invoice agar ketika 200 jam kerja bisa langsung dibayarkan. Tapi sampai sekarang sudah masuk hampir tiga bulan belum ada pembayaran,” kata AM kepada awak media, Senin (9/3).
Menurut dia, pihaknya berharap ada kejelasan dari pihak pelaksana proyek terkait pembayaran tersebut.
Sementara itu, melansir dari Okita.news, upaya konfirmasi kepada pihak PT Waskita melalui Edwin selaku koordinator pelaksana lapangan belum mendapatkan tanggapan.
Pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp hanya menunjukkan tanda telah dibaca.
Saat redaksi Okita.News berupaya menemui yang bersangkutan di kantor proyek pada Senin (9/3) juga belum berhasil.
Petugas keamanan proyek bernama Ali mengatakan, Edwin tidak dapat ditemui karena sedang sibuk.
“Pak Edwin katanya lagi sibuk, tidak bisa ditemui,” ujar Ali di pos penjagaan.
Terpisah, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Alfred Surya Putra Pandu’u meminta pihak kontraktor pelaksana memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlambatan pembayaran kepada penyedia alat berat lokal.
Menurut dia, proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara seharusnya tetap memperhatikan kewajiban administrasi kepada mitra kerja di lapangan.
“Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah,” katanya.
Pria berambut pirang itu berharap, persoalan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga tidak berdampak pada kelancaran pekerjaan proyek maupun pada pihak penyedia alat berat yang terlibat.
“Kami berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Sebab itu hak nya pemilik sewa,” pungkas Aktivis Anti Rasuah itu.
Catatan Redaksi:
Media Bugissulsel.id berkomitmen menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan suatu pemberitaan, kami membuka ruang untuk memberikan sanggahan atau koreksi. Anda dapat mengirimkan artikel sanggahan melalui WhatsApp 085240517383.
Sanggahan dan koreksi yang Anda berikan sangat berharga bagi kami!
Penulis: A.Cakra Sumber: Okita.News |
